KABARACEH,BANDA ACEH: Pj. Gubernur Aceh, Achmad Marzuki yang diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Sekda Aceh, Dr. M. Jafar, SH., M.Hum membuka secara resmi Aceh Investment Planning Forum (IPF) 2023, yang digelar oleh Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Aceh bekerjasama dengan Bank Indonesia Perwakilan Aceh bertema “Sinkronisasi Rencana Investasi dalam Mewujudkan Hilirisasi Industri Aceh berbasis Komoditas Unggulan Daerah” di Auditorium Teuku Umar, Bank Indonesia Perwakilan Aceh di Banda Aceh, Selasa (14/03/2023).
Investasi merupakan faktor penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Aceh yang inklusif, khususnya investasi hilirisasi berbasis SDA yang memiliki peran penting untuk mendukung tercapainya sasaran strategis investasi Aceh, seperti hilirisasi industri di sektor perkebunan, kelautan, perikanan dan kehutanan, termasuk juga hilirisasi di sektor minyak, gas bumi, mineral dan batubara melalui semangat “Aceh Green Investment”.
“Merujuk RPJP Aceh 2012-2032 dan RUPM Aceh 2015-2025, kebijakan investasi Aceh belum berkembang dari pengelolaan sektor pertanian dan sumber daya mineral ke arah hilirisasi industri berbasis SDA dalam menciptakan multiflier effect, meningkatkan added value, memperkuat struktur industri dan menumbuhkan populasi industri serta lapangan pekerjaan. Hilirisasi industri berbasis SDA sangat relevan dengan kondisi Aceh saat ini yang memiliki kekayaan hayati, mineral dan tambang sebagai bahan baku industri, “ ungkap Jafar.
Jafar menambahkan, kegiatan ekspor Aceh masih bergantung pada tiga komoditas saja, yakni batu bara, kopi dan pinang.
Ketiga produk itu langsung dijual atau diekspor keluar Aceh, tanpa melalui proses pengolahan, sehingga capaian realisasi di sektor industri pengolahan Aceh masih rendah, yaitu sebesar 4,68%, masih di bawah Sumatera sebesar 20,50%. Rata-rata laju pertumbuhan ekonomi Aceh dalam 10 tahun terakhir sebesar 2,66%. Sementara, Sumatera tumbuh sebesar 3,92%.
“Kebiasaan “petik jual, gali jual dan tangkap jual” tanpa melalui proses pengolahan lebih lanjut adalah paradigma lama yang perlu segera ditinggalkan dan beralih ke hilirisasi industri untuk meningkatkan nilai tambah dan nilai jual SDA. Dengan demikian, kami instruksikan Bupati/Walikota di Aceh untuk memperkuat hilirisasi industri berbasis komoditas unggulan setiap daerah sebagai prime mover pertumbuhan perekonomian daerah melalui kerjasama kemitraan, salah satunya penyiapan Investment Project Ready to Offer atau IPRO, sebuah dokumen investasi tentang peluang investasi yang bersifat clear and clean and ready to offer untuk investor, “ tutup Jafar.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh, Rony Widijarto P. menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi Aceh semakin membaik. Pertumbuhan ekonomi Aceh pada 2023 diperkirakan pada rentang 3,06-3,86% (yoy), lebih rendah dari tahun 2022 yang sebesar 4,21% (yoy). Pertumbuhan secara sektoral diperkirakan akan ditopang oleh lapangan usaha (LU) Pertanian, Pertambangan dan Konstruksi. Inflasi diperkirakan terjaga di rentang 3,37-3,87% (yoy).
“Aceh memiliki modal di sektor pertanian, perkebunan dan perikanan, dan pertambangan, sehingga menjadi kekuatan untuk mendukung hilirisasi industri di Aceh. Hal ini juga didukung dengan ketersedian Infrastuktur untuk mendorong terlaksananya hilirisasi industry di Aceh.
Dengan demikian, diperlukan kebijakan yang pro investasi dan dukungan para pihak untuk mewujudkan hilirisasi industry di Aceh dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat Aceh, termasuk juga hambatan di bidang investasi menjadi tugas kita bersama untuk kita selesaikan dengan terus meningkatkan daya saing daerah untuk menarik minat investor ke Aceh, “ ungkap Rony Widijarto P.
Sementara, Marzuki, S.H selaku PLH. Kepala DPMPTSP Aceh dalam laporannya menyatakan, sektor hilirisasi menjadi tujuan bersama yang akan berdampak pada peningkatan produktivitas dan nilai tambah melalui kemasan yang baik dan menarik. (REL)
