Kalaksa BPBD Aceh Besar Ikuti Rapat Penguatan Data Dasar Informasi Peringatan Dini dan Penanggulangan Bencana

KABARACEHONLINE.COM, KOTA JANTHO: Kepala Pelaksana (Kalaksa) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Aceh Besar, Ridwan Jamil, SSos, MSi, mengikuti Rapat Penguatan Data Dasar Informasi Peringatan Dini dan Penanggulangan Bencana yang dilaksanakan dalam rangka kesiapan pusat dan daerah dalam menyiapkan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat didaerah rawan bencana terutana gempa tsunami, di Kantor Dirjen Bina Adwil Kemendagri, Jakarta, Jumat (7/4/2023).

Peserta diberikan pemahaman terkait informasi peringatan dini yang diisi oleh narasumber dari Badan Metorologi, Klimatogi dan Geofisika(BMKG) pusat, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan dari PVMBG Pusat Vulkanologi & Mitigasi Bencana Geologi.

Ridwan Jamil mengatakan, kegiatan diikuti oleh sejumlah kabupaten rawan bencana di Indonesia, membicarakan bagaimana penguatan kabupaten untuk lebih mempersiapkan semua piranti peringatan dini berupa sosialisasi, edukasi, peningkatan PUSDALOPS dan SDM kebencanaan didaerah,serta meminta pemda juga terus memperhatikan pembangunan sektor kebencanaan.

“Aceh Besar merupakan salah satu daerah yang rawan terhadap bencan, itu sebabnya ini penting sebagai ilmu yang akan diterapkan di Aceh Besar,” katanya.

Pria yang akrab disapa Rj itu menjelaskan, peringatan dini merupakan serangkaian kegiatan pemberian peringatan sese- gera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.

“Peringatan dini ini dilakukan melalui beberapa tahapan, pertama pengamatan gejala bencana, kedua analisis hasil pengamatan gejala bencana, ketiga pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang, keempat, penyebarluasan informasi tentang peringatan bencana dan kelima pengambilan tindakan oleh masyarakat, itulah rangkaian yang harus kita laksanakan saat terjadi bencana,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Manajemen Penanggulangan Bencana dan Pemadadam Kebakaran, Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Depagri, mengatakan, dalam rangka mendorong peningkatan kapasitas daerah dalam menyusun dan melaksanakan langkah langkah antisipatif pengelolaan risiko bencana tsunami secara partisipatif menyeluruh dan berkesinambungan.

“Jadi rapat ini merupakan media pendorong bagi pemerintah daerah setempat untuk lebih tanggap bencana, meingat dibeberapa daerah di Indonesia berpotensi terjadi tsunami,” pungkasnya. (Slm)

Related posts