Sikapi Kasus ODHA di Banda Aceh, DPRK Panggil Dinkes dan Lintas OPD

Picture of KABAR ACEH
KABAR ACEH

BANDAACEH, KABARACEHONLINE.COM: Menyikapi kasus orang dengan HIV/AIDS (ODHA) yang semakin meningkat di ibu kota Provinsi Aceh, Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh memanggil pihak Dinas Kesehatan dan beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) terkait lainnya, Jumat (14/06/2024).

Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRK Banda Aceh, Farid Nyak Umar, didampingi Wakil Ketua I, Usman, dan Wakil Ketua II DPRK, Isnaini Husda. Turut hadir Ketua dan Wakil Ketua Komisi IV DPRK, M. Arifin dan Syarifah Munira, serta Anggota Komisi IV, Musriadi Aswad dan Kasumi Sulaiman.

Rapat koordinasi yang berlangsung di lantai tiga ruang Banggar DPRK ini ikut juga menghadirkan Kadis Syariat Islam, Ridwan Ibrahim; Kadis Pendidikan dan Kebudayaan, Sulaiman Bakri; Kasatpol PP dan WH, M. Rizal; Dirut RSUD Meuraxa, Riza Mulyadi; serta para kepala puskesmas se-Kota Banda Aceh dan beberapa instansi lainnya. Mereka duduk bersama guna membahas penanganan HIV/AIDS di Banda Aceh.

Farid Nyak Umar menyampaikan, pimpinan DPRK dan Komisi IV DPRK Banda Aceh secara khusus mengundang beberapa instansi untuk membahas isu aktual terkait maraknya HIV/AIDS di Banda Aceh yang sudah mencapai 441 kasus.

Farid Nyak Umar menjelaskan, beberapa tahun lalu dewan kota sudah pernah mengingatkan pemerintah kota agar segera melakukan langkah antisipasi, saat menerima informasi perkembangan kasus HIV/AIDS dari Dinas Kesehatan Kota.

Dalam rapat bersama tersebut terungkap kondisi riil perkembangan kasus HIV/AIDS yang sudah sangat memprihatinkan, dan dewan kota meminta kepada Pemko Banda Aceh untuk segera melakukan langkah-langkah konkret  dalam menangani HIV/AIDS dengan melibatkan lintas instansi, meskipun leading sektornya ada pada Dinas Kesehatan.

“Pemko harus fokus dan perlu gerakan bersama untuk menanggulangi HIV/AIDS ini, sehingga tidak hanya menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan, tetapi juga perlu keterlibatan lintas sektoral,” kata Farid Nyak Umar.

Dalam rapat koordinasi itu pihaknya memandang perlu dibentuknya tim khusus penanggulangan HIV di Banda Aceh karena juga menemukan fakta sebagian besar pelaku atau korban ini adalah mereka yang terkait dengan LGBT.

Kota Banda Aceh dan Kota Lhokseumawe. Dari hasil yang ditemukan di lapangan, jumlah pasien dari hari ke hari semakin mengkhawatirkan.

“Karena itu kami berterima kasih kepada DPRK Banda Aceh yang sudah menggagas pertemuan untuk menyelesaikan persoalan ini secara bersama-sama, sehingga jika ada terbentuk tim lintas sektoral akan memudahkan dalam bekerja nantinya. Sebab ledakan kasus AIDS/HIV terjadi lagi pada 5-10 tahun yang akan datang,” pungkas Yunidar.[]

KABAR LAINNYA
KABAR TERKINI