Hanya menghitung jari, 2024 akan segera berakhir dan akan tergantikan dengan 2025. Biasanya diakhir tahun, seluruh kegiatan dan agenda penting akan tutup buku, baik itu perusahaan maupun pemerintahan di seluruh Indonesia, demikian juga dengan Pemerintah Aceh.
Tahun 2024 ini, Pemerintah Aceh tentu saja memiliki banyak catatan-catatan yang harus diperhatikan. Diantara, mulai dari pergantian Pj Gubernur dua kali, kasus korupsi westafel di institusi Dinas Pendidikan, kasus adanya penyelewangan dana dalam event nasional. Termasuk catatan rekor tetap sebagai salah satu provinsi termiskin di Sumatera dan catatan-catatan lainnya yang harus diperhatikan serius!
Dalam catatan media ini 2024 sebagai tahun politik sekaligus bergandengan dengan event besar yang tidak bisa dilupakan sepanjang sejarah Aceh. Kedua kegiatan ini adalah Pekan Olahraga Nasional (PON) Aceh-Sumut ke-XXI dan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). PON Aceh-Sumut menghabiskan anggaran 3,94 triliun. Untuk Aceh menghabiskan dana dengan total Rp1,8 triliun dan Sumatera Utara mencapai 2,09 triliun. Anggaran sebesar Rp1,8 triliun untuk Aceh ini berasal dari APBN Kemenpora sebesar Rp 270,3 miliar, APBN PUPR sebesar Rp 904,4 miliar, dan APBD sebesar Rp 640,3 miliar. Sementara itu, penyelenggaraan pengawasan pemilihan gubernur, bupati dan wali kota pada Pilkada serentak 2024 yang disepakati TAPA dan Panwaslih mencapai Rp48.923.404.640.
Dari seluruh kegiatan itu, Desember 2024 biasanya semua telah tutup buku dan tidak lagi melanjutkan pembahasan pelunasan hutang piutang ataupun pengerjaan-pengerjaan proyek penting lainnya.
Dari banyaknya catatan-catatan tadi ada catatan yang menarik perhatian media ini. Ternyata Pemerintah Aceh masih disebut mempunyai catatan penting yang mestinya telah dituntaskan melalui anggaran perubahan di tahun 2024 ini, yaitu masih memiliki banyak hutang ke banyak pihak rekanan dari pusat yang melibatkan banyak SKPA. Dimana pemerintah Aceh melakukan pembelian barang pada enam tahun lalu, namun baru kemudian terbayarkan sebagian besar setelah lima tahun lamanya.
Mestinya pembayaran ini dapat dilunasi setiap tahunnya, mungkin di 2020 sekian persen, 2021, 2022 dan 2023, dan kemudian pelunasan total di 2024. Media ini masih berusaha menggali informasi ini lebih dalam.
Catatan kritisnya, Pemerintah Aceh mesti peka dalam membangun dan memajukan tanah rencong ini secara baik dan adil, salah satunya adalah melunasi hutang-hutang kepada pihak rekanan, agar asap dapur mereka tetap mengepul.
Sisi lainnya, Pemerintah Aceh tentu saja harus bersih dari pejabat-pejabat yang korup sehingga percepatan pembangunan Aceh yang dapat semakin cepat dan tepat sasaran.
Lebih-lebih di era di kepemimpinan Prabowo ini, tindak tanduk yang berbau korupsi akan terus diungkap hingga ke akar-akarnya. Tentunya dalam lima tahun ke depan, mereka-mereka yang punya pikiran untuk menyunat anggaran negara demi kepentingan pribadi dapat terealisasi dengan baik agar memiliki efek jera.
Semoga di 2024 ini, Pemerintah Aceh dapat berpikir profesional dalam menuntaskan hutang piutang yang telah terjadi. Untuk awal 2025 nanti, Pemerintah Aceh dapat memberikan kejutan yang menantang dan menggembirakan bagi masyarakat banyak, semoga! | Arsadi Laksamana
