KABARACEHONLINE, BANDA ACEH: Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh melakukan kunjungan kerja ke workshop atau bengkel mandiri milik Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota (DLHK3) Banda Aceh yang berada di area Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Gampong Jawa, Kota Banda Aceh, Rabu (8/7/20).
Kedatangan tim Banggar DPRK ini disambut langsung oleh Kepala DLHK3 Banda Aceh Hamdani, SH beserta jajarannya.
Ketua Banggar DPRK Banda Aceh Farid Nyak Umar, ST mengatakan, kunjungan lapangan ini dilakukan untuk mengecek proyek-proyek fisik yang direalisasikan pada tahun 2019, termasuk melihat pengadaan atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh instansi terkait, salah satunya workshop milik DLHK3 ini.
“Sudah dua hari kita melakukan kunjungan lapangan untuk mengecek proyek-proyek fisik yang direalisasikan pada tahun 2019,” kata Farid Nyak Umar.
Dalam kesempatan itu, pihaknya melihat langsung kegiatan pemeliharaan, kondisi mobil operasional dan peralatan yang ada di workshop tersebut.
“Nah kita ingin menyaksikan bagaimana kondisi mobil-mobil atau armada milik pemerintah Kota Banda Aceh yang dikelola oleh DLHK3,” katanya.
Sementara itu, Hamdani, SH menjelaskan kepada tim Banggar DPRK Banda Aceh bahwa, selama ini banyak mobil operasional Pemko Banda Aceh yang dikelola pihaknya sudah tidak layak lagi pakai. Sehingga kerap terjadi kerusakan pada mesin.
“Kalau sekarang umumnya mobil mengalami kerusakan pada mesin karena kita nilai mobilnya sudah tidak layak pakai lagi,” jelasnya saat dikonfirmasi pada Kamis (9/7/20).
Sementara produksi sampah di Kota Banda Aceh mencapai angka 230 ton dalam sehari. Dari angka tersebut, pihaknya hanya mampu mengangkut kembali sebanyak 180 ton sampah ke TPA Regional Blang Bintang. Sehingga terjadi penumpukan di TPA Kota Banda Aceh.
“Sehingga rata-rata sisa sampah di sini mencapai 40-50 ton perhari, makanya terjadi penumpukan sampah di sini hingga 30 meter di atas permukaan laut,” kata Hamdani.
“Seandainya ada penambahan sampai 5 mobil dengan masing-masing kapasitas 26 ton, mungkin itu bisa terkikis pelan pelan sampai normal kembali,” lanjutnya.
Oleh sebab itu, Farid meminta kepada pihak DLHK3 untuk melakukan pendataan terhadap mobil operasional yang masih layak untuk digunakan. Jika perlu, dilakukan pengadaan mobil operasional baru agar bisa bekerja secara maksimal.
“Nantinya misalkan kita perlu melakukan pengadaan mobil operasional baru, tentu DPRK akan berdiskusi dengan tim anggaran pemerintah kota bagaimana agar ini di-support,” katanya.(RED)
