KABARACEHONLINE, TAKENGON: Dalam rangka mewujudkan singkronisasi dan harmonisasi penyelenggaraan pemulangan Warga Negara Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia (WNI/PWI) asal Aceh yang pada saat ini berada di Malaysia.
BNPB menggelar Rapat Koordinasi Teknis Virtual melalui Zoom Meeting, yang di ikuti oleh Bupati Aceh Tengah di dampingi Kepala dinas Sosial Kabupaten Aceh Tengah, Kabag Humas Setdakab Aceh Tengah beserta Anggota BPBD Kabupaten Aceh Tengah, bertempat di Media Center Gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 Kabupaten Aceh Tengah, Pendopo Bupati Aceh Tengah, Kamis (27/08/2020).
Pelaksanaan Rapat Koordinasi ini diikuti oleh seluruh Bupati/walikota, BPBD Kabupaten/Kota se Provinsi Aceh serta stekhorder terkait, rapat ini merupakan tindak lanjut dari rapat virtual serupa yang telah di laksanakan pada 12 Agustus yang lalu.
Rapat dilaksanakan guna menyamakan persepsi antar unsur aparat di lapangan serta lebih mempertegas SOP penyelenggaraan pemulangan Warga Negara Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia (WNI/PWI) asal Aceh yang pada saat ini berada di Malaysia.
Video conference ini dimaksudkan menyikapi ketentuan yang diatur dalam pasal 40 (b) dan 41 (d) Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, dan Surat Edaran Gugus Tugas Nasional Covid-19 Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.
Dalam Rapat koordinasi tersebut berharap agar pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur untuk mempercepat proses veryfikasi WNI/PMI asal Aceh, agar proses pemulangan ke Aceh dapat segera dilakukan.
Memfasilitasi pemulangan WNI/PMI asal Aceh baik untuk pengurusan dokumen seperti paspor dan Surat Perjalanan Laksana Paspor (bagi yang tidak memiliki paspor) ataupun urusan dengan Pemerintah Malaysia agar dalam proses pemulangan ini dapat berjalan lancar sehingga para WNI/PMI asal Aceh ini dapat segera diberangkat serta dipulang hingga ke daerah masing-masing.
Untuk Satgas BPBA agar segera membentuk tim kecil untuk merancang skenario secara teknis terkait pemulangan Imigran asal Aceh dengan turut melibatkan stekholder terkait, kemudian beserta BPBD Kab/Kota selaku satuan tugas di daerah masing masing untuk menyusun alokasi angaran dan dana terkait pemulangan WNI/PMI tersebut.
Kepada pihak Pemerintah pusat dalam hal ini BNPB agar dapat memberikan dukungan sepenuhnya terkait pemulangan WNI/PMI serta dapat kiranya menunggu skenario yang sedang disusun oleh satuan tugas di tingkat daerah kabupaten/kota termasuk rancangan terkait kebutuhan anggaran pemulangan WNI/PWI asal Aceh yang saat ini masih berada di Malaysia.
Usai rapat virtual tersebut, Bupati Aceh Tengah selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Aceh Tengah mengungkapkan.
“Kepada imigran yang akan kembali, terutama yang berasal dari Aceh Tengah harus melewati syarat utama wajib rapid test, untuk meyakinkan dalam kondisi sehat, minimal dapat menunjukkan hasil rapid tes dengan hasil Non Reaktif atau negatif”
tegas Shabela Abubakar, sesaat sebelum berangkat memantau kondisi pengungsi terdampak angin puting beliung beberapa waktu lalu yang terjadi di wilayah kecamatan Pegasing.(REL)
