KABARACEH, REDELONG: Genap berusia 16 tahun sejak dimekarkan dari Kabupaten Induk, Waladan Yoga dari Ramung Institute mengingatkan pemerintah daerah penghasil kopi ini agar terus berbenah.
“Kabupaten Bener Meriah genap berusia 16 Tahun, usia yang menanjak remaja, pada usia ini Kabupaten Bener Meriah harus mampu merefleksikan dirinya menjadi sebuah Kabupaten yang jauh lebih baik” ungkap Waladan, Minggu (20/12/2020).
Pada usia relatif remaja, menurut Waladan Kabupaten Bener Meriah mungkin satu satunya Kabupaten di Indonesia yang paling banyak Bupatinya, bayangkan saja pada usianya yang masih sangat remaja dua Bupatinya terjerat Kasus Korupsi, seterusnya Wakil Bupati secara definitif dilantik sebagai Bupati.
“Pada tataran kinerja pelayanan publik saya menilai data datar saja bahkan ada kemunduran, pada pelayanan Publik yang mengalami perubahan signifikan itupun hanya terjadi pada Dinas Kependudukan, inipun kita yakini karena ada inovasi dari Pemerintah Pusat”jelasnya.
Waladan menyebutkan pada level pelayanan keterbukaan informasi publik, ia menilai Bener Meriah banyak mengalami kemunduran “Di beberapa moment saya selalu mencoba memohon data yang sifatnya terbuka kepada beberapa pejabat, apa yang saya dapatkan data yang seharusnya terbuka dibuat sangat rahasia, ada juga pejabat yang menurut saya pasang jurus pura pura bodoh hanya untuk menutupi data yang diminta”sebutnya.
Waladan mengingatkan dalam manajemen ASN, soal penempatan pejabat juga menjadi masalah yang sangat serius, ada pejabat yang baru menjabat 6 bulan sebagai Kepala Dinas, kemudian diganti begitu saja.
“Seorang Kepala Dinas setidaknya dapat dinilai kinerja setelah mennduduki jabatannya setidaknya selama 2 (dua) tahun, jika dicopot begitu saja sulit menerjemahkan apalagi menilai kinerja seorang kepala Dinas, tentu penilaian akhir ada pada Bupati, mungkin ada instrument khusus yang digunakan untuk menilai seorang kadis kenapa harus diganti. Ya,itu hanya Bupati yang tahu”jelasnya.
Tak hanya itu, menurut aktivis ini pada jabatan eselon III juga banyak menimbulkan masalah, misalnya ada banyak pejabat yang memenuhi syarat tapi tidak ditempatkan atau ditugaskan pada jabatan yang kosong.
” Pertanyaannya kita juga kenapa pada level eselon III juga harus diisi dengan jabatan Plt. (pelaksana tugas), imbasnya ada jenjang karir yang mentok dan ada pula sebagian pejabat pada eselon III menikmati dua jabatan yang berbeda”kata Waladan.
Waladan juga menyoroti soal pemberhentian Reje (Kepala Desa). Menurutnya ada Reje yang diberhentikan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. “Dalam kasus seperti ini saya hanya ingin menyampaikan, minsalnya kajian yang disampaikan oleh Asisten I atau pejabat lainnya harus benar benar difilter dengan sebaik mungkin oleh Bupati, ada banyak pertimbangan yang harus benar benar dipertimbangkan, jangan kemudian keputusan telah diambil kemudian muncul gejolak”lanjut Waladan.
Dalam pergerakan Politik di Bener Meriah, Waladan juga menilai banyak mengalami kemunduran, setidaknya hal ini bisa dilihat dari konflik antar elite di Kabupaten Bener Meriah, masalah yang seharusnya bisa diselesaikan dengan jalur politik namun terkesan dibiarkan begitu saja, sehingga stabilitas perpolitik tidak terjalin sampai saat ini.
Kedepan, menurut Waladan, komunikasi harus dibuka dengan selebar mungkin, memberi ruang yang baik bagi semua pihak untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan Kabupaten Bener Meriah.
” Kejujuran dan Keterbukaan adalah bekal yang sangat baik untuk membuka ruang partisipasi publik yang lebih baik”sebutnya lagi.
Waladan juga menyampaikan ia menilai kondisi internal Pemerintah Kabupaten Bener Meriah tidak sedang sedang baik baik saja. “Ada banyak kelompok ASN tercipta, ada kelompok ASN dekat dengan kekuasaan, kelompok ini cenderung egois dan menguasai sektor “basah”, ada kelompok ASN yang tidak perduli dengan keadaan yang ada, bahkan yang lebih sadis ada kelompok ASN yang akan “balas dendam”, kelompok ini akan menunggu moment 2022 hadir dan menunjukan ketidaksukaannya dengan menggalang dukungan untuk mencipatkan keadaan yang berbalik”papar Waladan.
Apa yang harus dilakukan oleh Bupati Bener Meriah saat ini, menurut Waladan adalah harus harus bisa menyatukan berbagai kelompok ini untuk terwujudnya suasana kerja yang kondusif termasuk pada internal pemerintahan Kabupaten Bener Meriah.
“Fakta yang harus saya ucapkan pada adanya dalam merefleksikan 16 Tahun Kabupaten Bener Meriah, saya juga sangat sering berdiskusi dengan lintas kepegawaian di Kabupaten Bener Meriah dan memahami suasana bathin mereka, setidaknya saya memahami sedikit anatomi kepegawaian dan capaian kinerja Pemerintahan Kabupaten Bener Meriah”beber Waladan Yoga. (Arsadi L)
