KABARACEH, KOTA JANTHO: Penjabat (Pj) Bupati Aceh Besar, Muhammad Iswanto SSTP MM mendampingi Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki, bersama unsur Forkopimda dan Sekda Aceh Bustami Hamzah, menyambut kedatangan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) RI Mahfud MD dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, di VIP Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda Blang Bintang, Rabu (21/12/2022).
“Alhamdulillah, pesawat yang membawa rombongan Menkopolhukam dan Mendagri mendarat mulus sesuai skedul. Kami warga Aceh Besar mengucapkan selamat datang, semoga Pak Menteri dan rombongan tak kurang satu apapun, selama berada di Aceh,” kata Muhammad Iswanto.
Kunjungan kerjanya di Aceh, Menko Polhukam yang juga menjabat sebagai Ketua Pengarah Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI dan Mendagri selaku Kepala BNPP, akan mengunjungi Pulau Rondo dan Kecamatan Lokpri (Lokasi Prioritas) di Kota Sabang, serta Banda Aceh.
Pada hari pertama Kunker, Rombongan Menko Polhukam dan Mendagri juga mengunjungi dan mengecek kondisi Pulau Rondo. Pulau yang memiliki luas kurang lebih 153 kilometer persegi ini, terletak di ujung barat Indonesia, dan merupakan salah satu dari 111 Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) yang dijaga oleh personel TNI.
Pulau Rondo merupakan titik nol kilometer Indonesia. Di sebelah utara, Pulau Rondo berbatasan dengan wilayah negara India di Laut Andaman yaitu Kepulauan Nikobar. Di sebelah Timur berbatasan dengan Thailand di Selat Malaka, dan di sebelah Barat berbatasan dengan Samudra Hindia
.
Pulau Rondo dengan Kota Sabang berjarak kurang lebih 30 kilometer. Sedangkan dengan Kota Banda Aceh, Pulau Rondo berjarak kurang lebih 61,7 kilometer. Untuk mencapai Pulau Rondo, Menko Polhukam Mahfud MD dan Mendagri Tito bersama rombongan menggunakan helikopter.
Sekretaris BNPP Restuardy Daud, menjelaskan, sebagai salah satu pulau terluar, posisi Pulau Rondo sangat strategis, yaitu berada di ujung barat Indonesia dan jalur pelayaran internasional.
Tujuan Pak Menko Polhukam dan Mendagri Kunker ke Pulau Rondo adalah untuk mendukung peningkatan sistem pertahanan dan keamanan berbasis PPKT, melalui kunjungan lapangan ke pulau tersebut,” kata Restuardy.
Terkait kunjungan ke Pulau Rondo, lanjut Restuardy, akan dilakukan peninjauan kondisi Personil Satuan Tugas (Satgas) Pengamanan Pulau Terluar (Pamputer), serta sarprasnya antara lain instalasi air bersih, sumber energi listrik, dan bangunan Pos Pamputer.
Selain itu, sambung Restuardy, maksud Kunker secara umum bertujuan untuk mendorong dan memperkuat pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (BWN-KP), serta memperkuat koordinasi pusat dan daerah.
Pemantauan dan koordinasi Kementerian dan lembaga, anggota BNPP bersama Pemda di PPKT, merupakan bentuk perhatian pemerintah dengan hadirnya Negara di perbatasan,” jelas Restuardy.
Restuardy menambahkan, Pemerintah Pusat bersama Pemerintah Daerah wajib membangun kawasan perbatasan, agar tidak tertinggal dari negara tetangga, sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
Pada PPKT tidak berpenduduk, penanganan dititikberatkan pada aspek pertahanan, keamanan, dan lingkungan. Sedangkan pada PPKT berpenduduk, pembangunan dilakukan sebagai bagian dari intervensi pembangunan kecamatan Lokpri.
Sedangkan untuk PPKT Berpenduduk, hal yang difokuskan adalah kesejahteraan masyarakat, disamping pertahanan keamanan, dan lingkungan, melalui pembangunan infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, secara bertahap dan berkelanjutan,” imbuh Restuardy.
Selain itu, lanjut Restuardy, juga pembangunan infrastruktur fisik seperti penyediaan sarpras transportasi, telekomunikasi, listrik, air bersih, peningkatan/pemberdayaan masyarakat, termasuk dukungan permodalan dan sarana prasarana penggerak ekonomi.
Pembukaan akses pasar dalam negeri dan luar negeri serta penguatan ekosistem lingkungan menjadi konsen pembangunan,” tutur Restuardy. (REL)
