KABARACEH, BANDA ACEH: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Perumahan melanjutkan peningkatan hunian layak salah satunya dengan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Sumatera I Teuku Faisal Riza mengatakan bahwa program BSPS merupakan bantuan stimulan yang diberikan pemerintah kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang rumahnya tidak layak huni, “dengan dana BSPS yang diberikan, mereka diharapkan berswadaya membangun rumahnya menjadi lebih layak huni,” katanya saat mendampingi Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi V DPR RI di Provinsi Aceh, Kamis (2/2/2023).
Pada Tahun 2022 program tersebut telah disalurkan sebanyak 17.150 unit rumah di Provinsi Aceh yang tersebar pada 13 kabupaten/kota melalui program Rumah Pemberdayaan Masyarakat (RPM) sebanyak 16.647 dan program National Affordable Housing Program (NAHP) sebanyak 503 unit.
“Adapun Angggaran program BSPS di Tahun 2022 mencapai Rp343 miliar,” tutur Faisal.
Penyebaran 13 Kabupaten/Kota penyalur unit rumah yakni, Kab. Aceh Timur 1650 unit, Kab. Aceh Utara 2687 unit, Kab. Bireuen 7505 unit, Kab. Aceh Tengah 604 unit, serta Kab. Aceh Besar 164 unit.
Selanjutnya terdapat di Kab. Aceh Tamiang 1295 unit, Kab. Gayo Lues 485 unit, Kab. Bener Meriah 532 unit, Kab. Pidie Jaya 30 unit, Kab. Aceh Barat 329 unit, Kab. Aceh Tenggara 58 unit, Kota Langsa 667 unit, dan Kota Lhokseumawe 1144 unit.
Menurut Faisal, setiap rumah yang memperoleh bantuan program BSPS di Provinsi Aceh mendapatkan alokasi peningkatan kualitas rumah sebesar Rp20 juta/unit, yang terdiri dari 17,5 juta untuk bahan material dan 2,5 juta untuk upah pekerja.
Faisal juga menambahkan bahwa pada TA 2023 program BSPS di Provinsi Aceh rencananya akan dibangun sebanyak 6250 unit dengan anggaran mencapai Rp125 miliar, “bantuan per unit rumah diberikan sebesar Rp20 juta,” tandasnya. (HAL/Iwn/Ang)
