KOTA JANTHO – Asisten I Sekdakab Aceh Besar, Farhan AP, Senin (18/09/2023), menghadiri Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Rancangan Perubahan atas qanun no. 7 tahun 2023 di ruang paripurna DPRA.
Kehadiran Farhan sebagai representasi Pemkab Aceh Besar itu sebaga bukti bahwa Pemerintah Kabupaten Aceh Besar berperan aktif dan ikut serta dalam melahirkan perubahan atas qanun nomor 7 tahun 2014 tentang ketenagakerjaan.
Menurut Farhan yang dihubungi usai mengikuti RDPU, Pemkab Aceh Besar ikut serta berperan aktif terhadap lahirnya perubahan atas qanun no. 7 tentang ketenagakerjaan ini.
Dalam kesempatan itu Farhan didampingi Kabag Hukum Setdakab Rafzan SH MHum dan Dirut PDAM Ir. Sulaiman.
Kami sepakat jika qanun tersebut memang harus disempurnakan setelah 10 tahun berlaku, karena ada banyak persoalan yang tidak lagi relevan, sehingga ada yang perlu dihapus dan perlu ditambah sesuai dengan kebutuhan pekerja khususnya.
Berdasarkan masukan dari berbagai pihak kita dengar tadi, ada beberapa hal yang perlu dikoreksi baik dihapus atau ditambah dengan hal yang kontekstual dengan keperluan saat ini,” jelas Farhan.
Rapat Dengar Pendapat Umum tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 5 DPR Aceh M Rizal Falevi Kirani, turut didampingi Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Komisi 5 DPRA.
M Rizal Falevi Kirani mengatakan, qanun terkait ketenagakerjaan akan mengatur menyangkut hajat hidup masyarakat pekerja. Maka salah satu agenda yang dilaksanakan hari ini untuk mendapatkan masukan dari berbagai pihak demi kesempurnaan regulasi nanti.
“Untuk itu, mohon berikan masukan dalam rangka penyempurnaan qanun tersebut baik secara lisan maupun tertulis,” katanya.
Ia berharap hadirnya qanun ini nantinya dapat berpihak kepada buruh, sebagaimana harapan aliansi buruh Aceh, agar buruh layak kerja, layak Hidup dan layak upah.
Semoga qanun ketenagakerjaan dapat berpihak sesuai dengan harapan para buruh khususnya,” pungkasnya. (**)
KOTA JANTHO, KABARACEHONLINE.COM: Asisten I Sekdakab Aceh Besar, Farhan AP, Senin (18/09/2023), menghadiri Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Rancangan Perubahan atas qanun no. 7 tahun 2023 di ruang paripurna DPRA.
Kehadiran Farhan sebagai representasi Pemkab Aceh Besar itu sebaga bukti bahwa Pemerintah Kabupaten Aceh Besar berperan aktif dan ikut serta dalam melahirkan perubahan atas qanun nomor 7 tahun 2014 tentang ketenagakerjaan.
Menurut Farhan yang dihubungi usai mengikuti RDPU, Pemkab Aceh Besar ikut serta berperan aktif terhadap lahirnya perubahan atas qanun no. 7 tentang ketenagakerjaan ini.
Dalam kesempatan itu Farhan didampingi Kabag Hukum Setdakab Rafzan SH MHum dan Dirut PDAM Ir. Sulaiman.
Kami sepakat jika qanun tersebut memang harus disempurnakan setelah 10 tahun berlaku, karena ada banyak persoalan yang tidak lagi relevan, sehingga ada yang perlu dihapus dan perlu ditambah sesuai dengan kebutuhan pekerja khususnya.
Berdasarkan masukan dari berbagai pihak kita dengar tadi, ada beberapa hal yang perlu dikoreksi baik dihapus atau ditambah dengan hal yang kontekstual dengan keperluan saat ini,” jelas Farhan.
Rapat Dengar Pendapat Umum tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 5 DPR Aceh M Rizal Falevi Kirani, turut didampingi Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Komisi 5 DPRA.
M Rizal Falevi Kirani mengatakan, qanun terkait ketenagakerjaan akan mengatur menyangkut hajat hidup masyarakat pekerja. Maka salah satu agenda yang dilaksanakan hari ini untuk mendapatkan masukan dari berbagai pihak demi kesempurnaan regulasi nanti.
“Untuk itu, mohon berikan masukan dalam rangka penyempurnaan qanun tersebut baik secara lisan maupun tertulis,” katanya.
Ia berharap hadirnya qanun ini nantinya dapat berpihak kepada buruh, sebagaimana harapan aliansi buruh Aceh, agar buruh layak kerja, layak Hidup dan layak upah.
Semoga qanun ketenagakerjaan dapat berpihak sesuai dengan harapan para buruh khususnya,” pungkasnya. (Slm)
