KOTA JANTHO, KABARACEHONLINE.COM: Penjabat (Pj) Bupati Aceh Besar Muhammad Iswanto SSTP MM yang diwakili Sekda Aceh Besar Drs Sulaimi M.Si bersama unsur Forkopimda dan sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dan Anggota TPID, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) rutin Pengendalian Inflasi secara virtual dari Aula Sanusi Wahab Kantor Bupati di Kota Jantho, Aceh Besar, Senin (21/10/2024).
Rapat yang dipimpin Plt Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir tersebut turut diikuti oleh seluruh Pemerintah seluruh Indonesia, yang menyampaikan langkah-langkah evaluasi konkrit Pengendalian Inflasi di daerah. Pada rakor ini, pembahasan pengendalian Inflasi dititik fokuskan pada pemantauan harga serta ketersediaan bahan pokok di pasar.
“kita minta di daerah agar terus berupaya melakukan langkah konkrit untuk mengendalikan inflasi, pada tahap ini kita mohon untuk terus memantau harga-harga serta ketersediaan bhan pokok di pasar,” ujar Tomsi Tohir.
Sementara itu, Sekda Sulaimi mengatakan, sesuai dengan arahan Pj Bupati Aceh Besar, pihaknya selain menjaga stabilitas harga bahan pokok melalui gelaran pasar murah, Pemkab Aceh Besar juga kerap melakukan peninjauan langsung ke pasar untuk memastikan ketersediaan barang-barang kebutuhan pokok. “Ini kita lakukan sebagai upaya untuk menyeimbangkan harga, sehingga kebutuhan pasokan harga pangan masyarakat tetap terjaga. Alhamdulillah hingga saat ini Kabupaten Aceh Besar statusnya masih deflasi, namun walaupun masih deflasi atau perumbuhan inflasi di bawah nol, kita akan tetap komit dan konsen serta akan terus berupaya memantau ketersediaan kebutuhan pokok bagi masyarakat,” ujarnya.
Rapat tersebut diharapkan dapat mengeksekusi langkah konkret di lapangan guna menekan laju inflasi dan menjaga stabilitas ekonomi di daerah. “Pemkab Aceh Besar berkomitmen untuk terus berupaya dalam menjaga kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan ekonomi yang efektif dan berkelanjutan, karena pemerintah pusat akan terus melakukan pemantauan dan evaluasi rutin terhadap kebijakan pengendalian inflasi di daerah untuk memastikan setiap kebijakan yang diambil dapat diimplementasikan dengan baik,” tutup Sulaimi. (Slm)
