Memahami Gender dan Inklusi Sosial
Gender bukan hanya tentang perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan, tetapi mencakup peran, sifat, dan perilaku yang dibentuk oleh konstruksi sosial dan budaya. Dalam masyarakat kita, gender sering kali menjadi faktor penting yang memengaruhi akses, kontrol, dan partisipasi terhadap sumber daya. Namun, konstruksi sosial yang tidak setara kerap melahirkan kerentanan yang berlapis, terutama bagi perempuan, anak muda, kelompok disabilitas, dan minoritas etnis atau agama. Tantangan ini menuntut solusi yang terintegrasi dan berfokus pada inklusi sosial sebagai upaya memastikan bahwa tidak ada individu yang tertinggal.
Isu gender tidak pernah berdiri sendiri. Gender berkelindan dengan variabel lain seperti kelas, etnisitas, agama, dan disabilitas dalam membentuk lapisan kerentanan seseorang. Pendekatan interseksionalitas mengungkap bahwa kelompok marginal sering kali menghadapi diskriminasi ganda atau bahkan berlipat. Contohnya, perempuan bersuku Aceh dan laki-laki dari etnis minoritas di Aceh dapat mengalami akses yang berbeda terhadap sumber daya karena norma budaya dan bias struktural yang membatasi peluang mereka.
Dalam konteks ini, budaya patriarki menjadi salah satu akar persoalan. Perempuan sering dipinggirkan dari ruang-ruang pengambilan keputusan, seperti dalam struktur gampong. Sementara itu, stereotip terhadap laki-laki seperti “laki-laki harus kuat” atau “tidak boleh menangis” juga membatasi mereka dari ekspresi emosional yang sehat. Oleh karena itu, memahami gender dalam konteks interseksionalitas membantu kita melihat bagaimana berbagai bentuk penindasan saling terkait dan memengaruhi individu.
Inklusi Sosial Jalan Menuju Kesetaraan
Inklusi sosial adalah prinsip dasar untuk menciptakan masyarakat yang adil. Konsep ini bertujuan membuka akses terhadap sumber daya dan layanan bagi setiap individu tanpa diskriminasi. Namun, inklusi sosial tidak sekadar memastikan akses, tetapi juga partisipasi yang bermakna. Partisipasi bermakna berarti memberikan kesempatan kepada kelompok rentan untuk terlibat secara aktif dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka.
Sayangnya, masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Contoh sederhana dapat dilihat dalam program-program pemberdayaan perempuan yang sering kali bias gender, seperti pemberian mesin jahit dalam program PKK. Program semacam ini memperkuat stereotip bahwa peran perempuan hanya sebatas domestik. Di sisi lain, kelompok minoritas agama dan etnis sering terabaikan dalam kebijakan-kebijakan pemerintah. Misalnya, dalam sistem pemerintahan Aceh, kebijakan tertentu mengunci akses kelompok non-Aceh atau non-Muslim terhadap posisi strategis.
Pendekatan Gender Equality, Disability, and Social Inclusionm(GEDSI) menawarkan solusi untuk mengatasi ketimpangan ini. GEDSI tidak hanya berfokus pada kesetaraan gender, tetapi juga memperhatikan kebutuhan khusus kelompok disabilitas dan minoritas lainnya. Prinsip GEDSI mengedepankan afirmasi terhadap kelompok rentan, misalnya melalui kebijakan yang memastikan perempuan, kelompok disabilitas, dan generasi muda mendapatkan akses dan kontrol yang sama terhadap sumber daya.
Pendekatan ini juga menuntut adanya kapasitas untuk melibatkan kelompok muda dalam pembangunan. Anak muda, khususnya Gen Z, memiliki potensi besar karena nilai kerelawanan mereka yang tinggi. Memberikan ruang kepada anak muda untuk terlibat dalam isu-isu sosial dapat menjadi kunci untuk menciptakan perubahan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Kesadaran kritis menjadi langkah awal menuju perubahan. Kelompok rentan sering kali menjadi agen perubahan ketika mereka mulai memahami posisi mereka dalam struktur sosial yang tidak adil. Misalnya, perempuan yang sebelumnya dipinggirkan dapat menjadi pemimpin yang memperjuangkan hak-haknya melalui advokasi berbasis komunitas.
Advokasi tidak hanya tentang suara individu, tetapi juga bagaimana kelompok rentan membangun solidaritas untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Dalam hal ini, penting untuk menciptakan ruang-ruang advokasi yang inklusif, baik secara fisik maupun sosial. Kelompok disabilitas, misalnya, membutuhkan ruang yang dirancang sesuai kebutuhan mereka agar dapat berpartisipasi penuh dalam kegiatan sosial dan politik.
Menuju Masyarakat yang Lebih Setara
Gender dan inklusi sosial adalah dua sisi dari koin yang sama. Untuk mencapai kesetaraan, kita perlu mengintegrasikan prinsip-prinsip inklusi sosial dalam setiap aspek kehidupan, mulai dari kebijakan pemerintah hingga praktik sehari-hari.
Pendekatan interseksionalitas dan GEDSI menjadi kunci untuk memahami dan mengatasi ketimpangan yang berlapis. Namun, perubahan ini tidak akan terjadi tanpa keterlibatan semua pihak.
Generasi muda memiliki peran strategis dalam mendorong perubahan melalui nilai kerelawanan dan inovasi mereka. Di sisi lain, pemerintah dan masyarakat sipil harus bekerja sama untuk menciptakan kebijakan yang adil dan inklusif. Dengan begitu, kita dapat membangun masyarakat yang tidak hanya menghargai keberagaman, tetapi juga memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berkontribusi.
Inklusi sosial bukan sekadar tujuan, tetapi sebuah proses menuju dunia yang lebih baik untuk semua. Mari bersama membuka ruang bagi setiap individu untuk mendapatkan tempat yang setara dalam masyarakat kita.
*Penulis adalah Mahasiswa Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
