REDELONG, KABARACEHONLINE.COM: Ketua Tim Kebencanaan Kabupaten Bener Meriah, Riswandika Putra, menyebutkan penyaluran bantuan mengalami kesulitan akibat stok Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk kendaraan yang mengangkut logistik sudah mulai menipis.
Meski demikian Ia menerangkan bantuan logistik bantuan sudah mulai disalurkan sejak beberapa hari lalu ke tempat – tempat pengungsian didaerah itu.
”Termasuk logistik bantuan sembako kepada masing – masing desa. Jadi, setiap desa membuat dapur umum untuk memberikan makan bagi warga setempat. Meski bantuan terbatas,” jelasnya, Senin, (2/12/2025).
Ia mengatakan Stok BBM sudah menipis, sangat dikhawatirkan penyaluran logistik tidak dapat dilakukan. Sementara perbaikan akses jalan juga tidak bisa dilakukan karena BBM untuk alat berat juga sudah menipis,” katanya.
Data terakhir Update 30 1 Desember 2025, dari Data BPBD Bener Meriah, korban Banjir dan longsor tercatat korban jiwa meninggal 29 orang, hilang 23 orang sementara jumlah pengungsi mencapai, 38.294 dan warga terisolir 46.611 jiwa.
Sementara rincian data enam kecamatan terisolir tercatat untuk kecamatan Pintu Rime Gayo terdapat 23 desa terisolir dengan 17.138 jiwa warga. Berikutnya, Kecamatan Gajah Putih terhadap 10 desa yang terisolir dengan 10.396 jiwa warga. Kecamatan Mesidah, ada 15 desa dengan 6.325 jiwa warga terisolir.
Untuk kecamatan kecamatan Syiah Utama ada 14 Kecamatan dengan 2.799 jiwa warga. Selanjutnya untuk kecamatan Permata terdapat 6 desa terisolir dengan 6.014 sementara untuk dengan Timang Gajah ada empat desa yang terisolir 3.939 jiwa warga terisolir.
Hingga berita ini ditulis, jaringan listrik dan telpon dan internet putus, sementara warga mulai panik karena kesulitan untuk mencari kebutuhan makanan pokok, terutama beras yang sangat sulit dicari, begitu juga untuk mencari bahan bakar BBM untuk kendaraan.
Pihak Berwenang terus melakukan pendataan dan evakuasi dan memperbaiki akses jalan untuk menembus desa-desa terisolir.
Pemda Bener Meriah terlihat kelabakan menangani dampak bencana ini dan berharap respon cepat dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Aceh. (Arsadi)
