Pandangan Fraksi Partai PPP,PKB dan Golkar
BANDA ACEH, KABARACEHONLINE.COM: Juru bicara Fraksi Partai PPP,PKB dan Golkar Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh, Syarifah Munirah menyampaikan perlu diperhatikan sinkronisasi RPJMD dan RKPD, APBK 2026 benar-benar mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), bukan hanya sekedar rutinitas tahunan.
“Kemudian dalam menentukan dasar prioritas program mestinya berbasis data, gunakan data statistik dan indikator kinerja. Pastikan program dan kegiatan yang dianggarkan benar-benar menyentuh masalah utama masyarakat, seperti kemiskinan, pengangguran, harga pangan, dan layanan public,” kata Syarifah Munirah dalam Rapat Paripurna dewan, Selasa (11/11/2025
Ia menambahkan untuk optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), perlu evaluasi potensi pajak daerah dan retribusi yang belum tergarap optimal. Dorong inovasi sumber PAD tanpa membebani masyarakat kecil, misalnya dari digitalisasi pelayanan, pengelolaan aset daerah, dan kerja sama BUMD.
Proporsionalisasikan antara belanja langsung dan tidak langsung, porsi belanja publik seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi rakyat harusnya lebih besar daripada belanja aparatur.
Kemudian evaluasi kembali program-program yang tidak efektif, program yang tidak memberi dampak nyata agar dialihkan ke program-program yang produktif. Prioritaskan program infrastruktur dasar seperti air bersih, sanitasi, jalan desa, drainase, dan fasilitas pendidikan/kesehatan. Kemudian lakukan efisiensi terhadap belanja perjalanan dinas, honorarium, dan kegiatan seremonial.
Dalam pelaksanaan program agar melibatkan masyarakat sejak tahap perencanaan. Hasil Musrenbang dan aspirasi masyarakat benar-benar dapat diakomondasi. Ringkasan APBK 2026 ini nantinya agar dipublikasikan secara terbuka dan mudah diakses masyarakat (melalui website resmi Pemko).
Pemerintah Kota agar memperkuat sistem monitoring dan evaluasi, bangun suatu sistem pelaporan berbasis kinerja (performance-based budgeting). Kemudian pastikan setiap temuan BPK ditindaklanjuti dengan jelas dan tegas. Untuk mencegah manipulasi anggaran dan meningkatkan efisiensi perlu diterapkan e-budgeting.
Dalam menjalankan dan merencanakan program, Pemerintah Kota agar berpihak kepada kelompok rentan seperti masyarakat miskin, disabilitas dan perempuan kepala keluarga. Pastikan adanya alokasi anggaran untuk pengendalian banjir, pengelolaan sampah dan rehabilitasi lingkungan.
“Kemudian perlu ada upaya untuk mendukung pemberdayaan ekonomi lokal seperti UMKM, koperasi dan sektor-sektor yang menyerap tenaga kerja,” ujarnya.
Pandangan Fraksi Demokrat
Fraksi Partai Demokrat memandang bahwa arah pembangunan Kota Banda Aceh ke depan harus senantiasa berpijak pada prinsip pemerataan, keberlanjutan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Hal ini diutarakan Royes Ruslan saat menyampaikan pandangan Fraksinnya terkait R-APBK Banda Aceh Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRK Banda Aceh, Selasa (11/11/2024).
Royes Ruslan merincikan sektor pendidikan ia menilai bahwa peningkatan kualitas serta pemerataan akses pendidikan harus menjadi fokus utama Pemerintah Kota Banda Aceh. Ia memandang penting agar anggaran pendidikan tidak hanya diarahkan pada pembangunan fisik, tetapi juga pada pemerataan sarana pendidikan dan distribusi tenaga pendidik antar kecamatan.
“Kami menekankan perlunya penguatan kompetensi guru, inovasi dalam metode pembelajaran, serta percepatan digitalisasi sistem pendidikan. Kami juga mendorong Dinas Pendidikan untuk menyusun indikator kinerja berbasis hasil (outcome-based indicator), seperti peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM) dan mutu lulusan yang berdaya saing,” kata Royes Ruslan.
Fraksi Partai Demokrat memberikan perhatian serius terhadap upaya Pemerintah Kota dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan.
Penanggulangan stunting, pengendalian penyakit menular, serta peningkatan kualitas layanan di Puskesmas harus menjadi prioritas utama. Ia berpandangan bahwa alokasi anggaran kesehatan perlu lebih dioptimalkan pada kegiatan promotif dan preventif, bukan semata kuratif.
Di samping itu, Fraksi Partai Demokrat merekomendasikan agar Pemerintah memperkuat integrasi data kesehatan berbasis digital guna meningkatkan efisiensi, akurasi, dan akuntabilitas pelayanan kepada masyarakat.
Kemudian pembangunan infrastruktur dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan merupakan kunci penting dalam meningkatkan kualitas hidup warga kota. Permasalahan banjir dan pengelolaan sampah masih menjadi tantangan yang memerlukan langkah konkret dan inovatif.
Fraksi Partai Demokrat mendorong agar Pemerintah Kota melakukan pembenahan menyeluruh melalui penguatan peran masyarakat, inovasi sistem retribusi sampah, serta penerapan spatial budgeting atau penganggaran berbasis kebutuhan wilayah. Dengan demikian, pembangunan dapat berlangsung lebih adil, merata, dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Fraksi Partai Demokrat berpandangan bahwa pembangunan ekonomi daerah harus diarahkan pada peningkatan kemandirian dan produktivitas masyarakat, khususnya melalui penguatan UMKM. Dukungan permodalan dan pelatihan bagi pelaku UMKM perlu lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.
“Fraksi Partai Demokrat juga menekankan pentingnya pengembangan ekonomi kreatif serta penguatan pariwisata syariah sebagai sektor potensial penggerak ekonomi kota. Lebih lanjut, Fraksi Partai Demokrat mendorong pembentukan klaster ekonomi berbasis gampong serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui inovasi kebijakan pajak dan retribusi daerah yang berkeadilan,” ujarnya.
Fraksi Partai Demokrat menegaskan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik merupakan prasyarat utama keberhasilan pembangunan daerah. Oleh karena itu, Fraksi Partai Demokrat mendorong peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi birokrasi di seluruh lini pemerintahan. Masih ditemui kelemahan dalam koordinasi antar perangkat daerah dan pelaksanaan evaluasi kinerja aparatur.
“Untuk itu, Fraksi Partai Demokrat merekomendasikan penguatan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) secara menyeluruh serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur melalui pelatihan berkelanjutan dan penerapan merit system yang konsisten,” ujarnya.
Pandangan Fraksi PAN
Fraksi PAN DPRK Banda Aceh menilai bahwa pelayanan dasar, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan layanan publik, merupakan indikator paling nyata dari keberhasilan pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan rakyatnya.
Hal ini diutarakan Sofyan Helmi saat menyampaikan pandangan Fraksinnya terkait R-APBK Banda Aceh Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRK Banda Aceh, Selasa (11/11/2024).
“Kami berpandangan, pembangunan tidak akan bermakna jika masyarakat tidak merasakan manfaat langsung dari anggaran yang dikelola pemerintah. Karena itu, kami menekankan pentingnya efisiensi, keadilan, dan pemerataan dalam setiap program pelayanan dasar,” kata Sofyan Helmi.
Pertama bidang pendidikan Fraksi PAN memandang bahwa pendidikan merupakan investasi jangka panjang untuk kemajuan Kota Banda Aceh, karena itu pihaknya mendorong Pemerintah Kota untuk Menjamin alokasi minimal 20% APBK benar-benar digunakan untuk peningkatan mutu pendidikan, bukan sekadar pemenuhan formal.
Kemudian Bidang Kesehatan Fraksi PAN menegaskan pentingnya peningkatan kualitas dan pemerataan akses layanan kesehatan Optimalisasi Puskesmas sebagai pusat pelayanan kesehatan dasar dengan SDM dan sarana memadai.
“Peningkatan layanan RSUD Meuraxa agar mampu melayani masyarakat miskin tanpa diskriminasi,” ujarnya
Terkait Infrastruktur dan Layanan Publik, Fraksi PAN menegaskan bahwa kualitas infrastruktur sangat memengaruhi pelayanan dasar pihaknya mendorong Penyediaan air bersih yang berkelanjutan, terutama bagi warga di pinggiran kota.
Perbaikan sistem drainase dan sanitasi, guna mengatasi banjir perkotaan yang masih terjadi di beberapa titik. Peningkatan pengelolaan sampah terpadu, dengan melibatkan masyarakat melalui program bank sampah dan daur ulang.
“Optimalisasi layanan administrasi kependudukan dan perizinan berbasis digital, cepat, dan bebas pungli. Pemeliharaan fasilitas publik, jalan lingkungan, taman kota, sarana olahraga, dan rumah ibadah sebagai bentuk pemerataan hasil pembangunan.,” ucap Sofyan Helmi.
Pandangan Fraksi Gerindra
Juru bicara Fraksi Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh Mehran Gara R menyampaikan APBK merupakan instrumen penting untuk membiayai pembangunan, peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat serta penyelenggaraan pemerintahan.
Oleh karena itu Fraksi Partai Gerindra mendukung Rancangan Qanun APBK Tahun Anggaran 2026 agar dapat dibahas dengan serius oleh tim banggar DPRK bersama dengan TAPK pemerintah Kota Banda Aceh agar pengesahannya bisa tepat waktu agar roda pembangunan dan perekonomian bergerak dengan cepat.
Hal ini diutarakan Mehran Gara R saat menyampaikan pandangan Fraksinnya terkait R-APBK Banda Aceh Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRK Banda Aceh, Selasa (11/11/2024).
“Fraksi Partai Gerindra berharap seluruh anggaran dialokasikan untuk menyelesaikan berbagai persoalan utama masyarakat yang mendesak seperti persoalan pengangguran dan kemiskinan ekstreem, pendistribusian air bersih yang belum merata, persampahan, infrastruktur dasar seperti jalan dan drainase serta berbagai persoalan lainnya yang banyak disampaikan baik pada saat musrenbang maupun dalam berbagai reses anggota dewan,” kata Mehran Gara
Ia berharap dalam rapbk 2026 ini dapat meningkatkan program kegiatan yang bisa membantu meningkatkan pendapatan perekonomian warga seperti bantuan untuk kegiatan UMKM dan pemberdayaan ekonomi masyarakat dan juga berbagai kegiatan yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan.
“Karena kita semua telah sepakat bahwa setiap rupiah APBK harus dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya
Mehran Gara R menambahkan RAPBK harus dapat mendukung program Presiden seperti program makan bergizi gratis dan koperasi merah putih. Menurutnya kita harus dapat menggerakkan masyarakat agar bangkit dan mau berusaha guna menyediakan berbagai kebutuhan bahan baku untuk dapur SPPG.
“Upaya ini juga bisa dilakukan melalui wadah koperasi merah putih. kami juga meminta walikota untuk dapat mendirikan sekolah rakyat,” tuturnya.
Pandangan Fraksi Nasdem
Fraksi NasDem DPRK Kota Banda Aceh memandang bahwa penyusunan APBK Tahun Anggaran 2026 harus menjadi momentum untuk menata ulang arah pembangunan kota ini — dari sekadar rutinitas tahunan menjadi gerakan perubahan yang berdampak langsung bagi kesejahteraan rakyat.
Hal ini diutarakan jurubicara Fraksi Nasdem Teuku Iqbal Djohan saat menyampaikan pandangan Fraksinnya terkait R-APBK Banda Aceh Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRK Banda Aceh, Selasa (11/11/2024).
Teuku Iqbal menuturkan Fraksi NasDem meyakini bahwa APBK bukan sekadar instrumen fiskal, tetapi juga wujud moralitas politik. Karena itu, ia mendorong agar pengelolaan keuangan daerah dijalankan secara transparan, efisien, dan berorientasi pada hasil yang nyata.
“Pendapatan perlu ditingkatkan melalui inovasi dan optimalisasi aset daerah, sementara belanja diarahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkeadilan, dengan fokus pada pelayanan dasar, pembangunan infrastruktur publik, dan pemberdayaan ekonomi warga,” kata Teuku Iqbal Djohan.
Ia menilai pentingnya memperkuat kemandirian fiskal daerah di tengah keterbatasan transfer pusat, dengan menggali potensi ekonomi lokal secara kreatif serta memperkuat kemitraan antara pemerintah, pelaku usaha, dan komunitas.
Dalam pembangunan, setiap proyek harus mencerminkan kehadiran negara hingga ke gampong — melalui jalan yang baik, drainase yang tertata, penerangan jalan yang memadai, dan ruang hijau yang terjaga. Pembangunan fisik hendaknya disertai kepedulian terhadap kelestarian lingkungan agar kota ini tetap asri dan berketahanan.
Fraksi NasDem juga menaruh perhatian besar pada generasi muda sebagai penggerak perubahan. Ia mendorong Pemerintah Kota membuka ruang seluas-luasnya bagi anak muda untuk berkreasi, berinovasi, dan berkontribusi dalam bidang ekonomi kreatif, teknologi, dan sosial kemasyarakatan.
Selain itu, semangat Banda Aceh Kota Kolaborasi harus diwujudkan melalui sinergi lintas sektor — antara pemerintah, DPRK, akademisi, masyarakat, dan pelaku usaha. Kolaborasi bukan hanya slogan, melainkan cara kerja baru yang menempatkan semua pihak dalam peran yang setara dan saling mendukung.
“Akhirnya, Fraksi NasDem mengingatkan agar pembangunan Banda Aceh tidak pernah meninggalkan nilai-nilai religius, budaya, dan kearifan lokal. Kota ini harus tumbuh dalam keseimbangan antara kemajuan dan moralitas, antara modernitas dan spiritualitas. Dengan demikian, Banda Aceh akan menjadi kota yang maju secara ekonomi, berbudaya dalam perilaku, dan beriman dalam jiwa,” tuturnya.[]
