KABARACEH, REDELONG: Untuk percepatan penurunan angka stunting di Kabupaten Bener Meriah, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN )Perwakilan Aceh menggelar kegiatan Rekonsiliasi Stunting Tingkat Kabupaten/Kota dan dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bener Meriah Drs. Haili Yoga, M.Si mewakili Bupati di Cafée Rembele Kampung Bale Atu Kecamatan Bukit, Rabu, 11/5/2022.
Sekda Drs. Haili Yoga, M.Si dalam sambutan, arahan sekaligus bimbingannya menyampaikan, bahwa prioritas untuk menurunkan angka stunting khususnya di Kabupaten Bener Meriah harus ada kolaborasi menyuluh dengan seluruh pihak, dengan strategi dan sosialisasi gencar dan terus menerus kepada masyarakat.
“Untuk percepatan penurunan angka stunting ini, salah satu strategi yang harus kita laksanakan adalah dengan sosialisasi dan edukasi yang gencar secara terus menerus kepada seluruh lapisan masyarakat, agar supaya memahami dan mengerti apa itu stunting tanpa terkecuali,” tegasnya.
Menurut Sekda, indikator sosialisasi stunting itu berhasil, ketika seluruh lapisan masyarakat memahami apa itu stunting. Pihaknya juga mengaku optimis angka stunting dapat diturunkan dengan segera apabila kita bersungguh-sungguh, disamping itu dukungan data yang akurat juga sangat diperlukan, terutama para petugas yang menangani dilapangan, ini juga harus sama, akurat dan singkron, pesan Drs. Haili Yoga, M.Si.
Sementara Kepala BKKBN Perwakilan Aceh Drs. Syahidal Kastri, M.Pd dalam sambutannya menyampaikan, berdasarkan data survei Status Gizi Indonesia (SGI) yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bener Meriah berada di urutan ketiga terbesar angka stunting mencapai 40 persen. Angka terbesar stunting terbesar berada di Kabupaten Gayo lues mencapai 42,9 persen disusul oleh Kota Subulussalam diurutan kedua sehingga perlu dilakukan koordinasi serta sinergi dengan pemerintah daerah, kata Drs. Sahidal Kastri, M.Pd.
Tambahnya, data yang diperoleh oleh SGI dilakukan secara survei dan hanya mengambil sampel saja. Khusus untuk itu Kabupaten Bener Meriah saat ini akan dilakukan cek langsung kelapangan untuk mendapatkan data ril yangsekarang jauh berbeda dengan data dari Kemenkes, Setelah dilakukan pengecekan ternyata data stunting di Kabupaten Bener Meriah tidak sebesar itu, kata Kepala BKKBN Perwakilan Aceh itu.
Drs. Sahidal Kastri, M.Pd juga mengharapkan, melalui rekonsiliasi ini kita dapat menyatukan program-program untuk penurunan angka stunting di Kabupaten Bener meriah, dimana sampai saat ini Pemerintah Kabupaten Bener Meriah terus melakukan berbagai program aksi untuk menurunkan angka stunting.
Menurutnya, percepatan penurunan angka stunting tidak bisa hanya satu sektor saja, sebab ada dua faktor besarnya yakni faktor spesifik dan faktor sensitive. Factor sensitif akan mempengaruhi stunting, akibat sanitasi lingkungan yang tidak bagus dan masih ada yang buang air besar sembarangan, tandasnya.
Untuk itu pihaknya juga berharap, Dinas Pekerja Umum dapat berperan aktif dan terlibat langsung dan ikut membangun jamban untuk keluarga dan melakukan pendataan desa-desa mana yang belum memiliki jamban keluarga, pinta Drs. Syahidal kastri, M.Pd.
Ditambahkannya, banyak hal yang mempengaruhi stunting ini seperti, sanitasi, air bersih dan kesiapan menikah, untuk mengantisipasi semua itu BKKBN Perwakilan Aceh membentuk Tim Pendamping Keluarga di setiap desa yang terdiri dari Bidan Desa.
Pada bagian akhir Kepala BKKBN Perwakilam Aceh itu meminta agar pemerintah daerah Kabupaten Bener Meriah tidak risau, karena berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia, dalam RPJM Nasional angka stunting ini harus turun sebesar 14 persen pada tahun 2024 mendatang, tutupnya.
Sebelumnya Ketua Panitia Pelaksana Yulita Anggraini, S.KM,M.Kes secara singkat menambahkan, kegiatan tersebut bertujuan untuk koordinasi dan sosialisasi dengan pemerintah dan TPPS Kabupaten Bener Meriah guna menciptakan strategi percepatan penurunan stunting, ungkapnya.(REL)
