KABARACEH, REDELONG: Eksekutif dan Legislatif Kabupaten Bener Meriah Bahas Rancangan Perubahan RPJMD 2017 – 2022, di gedung DPRK setempat, Rabu (6/1/2021).
Hadir dalam pertemuan ini, Asisten I Drs. Mukhlis, Asisten II Abdul Muis, SE.MT, Asisten III Drs. Suarman, MM dan Kepala Bappeda Khairun Aksa, SE. MM beserta SKPK dan para Kabid dan Kabag Setdakab Bener Meriah mewakilil Bupati. Sementara dari DPRK Bener Meriah hadir Wakil Ketua I Tgk. Husnul Ilmi, S.Sy, Wakil Ketua II Anwar dan Ketua Komisi A Abubakar beserta anggota DPRK lainnya
“Niat kita ikhlas untuk kemajuan Kabuaten Bener Meriah, semoga ditahun 2021 ini lebih baik dari pada tahun-tahun sebelumnya,” kata Tgk. Husnul.
Tambah Wakil Ketua I DPRK tersebut, semoga ditahun ini kita semua dapat mencurahkkan semua pikiran dan tenaga kita baik dari Eksektuif maupun dari Legislatif untuk kemajuan Bener Meriah, tambahnya.
“Mari kita focus dalam pembahasan ini khususnya dari rekan-rekan DPRK anggota Banleg supaya jangan ada kesalahan dalam pembahasan ini,” harap Tgk. Husnul Ilmi, S.Sy.
Sementara Ketua Banleg Zulham secara singkat mengatakan, kami dari Banleg DPRK Kabupaten Bener Meriah meminta kepada Kepala Bappeda untuk menjelaskan tentang Rancangan Perubahan RPJMD Kabupaten Bener Meriah 2017 – 2022 yang akan dibahas.
Sedangkan Kepala Bappeda Khairun Aksa, SE. MM yang memaparkan tentang Resume Rancangan Perubahan RPJMD Kabupaten Bener Meriah 2017 – 2022 menjelaskan, kenapa perubahan ini harus dilakukan, tentu ini harus mempunyai dasar, yang pertama sekali RPJMN 2015-2019, dimana dalam RPJMN 2020-2024 yang tertuang dalam Perpres No.18/2020 dan PP No. 58/2005 beserta PP No. 12/2019, Perpu No. 01/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas tentang Sistim Keuangan Negara pada masa Covid-19.
Sambungnya, juga ada Permendagri No. 54/2010 perubahan dari Permendagri No. 86/2017 juga Regulasi Perencanaan Pembangunan dan Keuangan dengan Permendagri No. 90 dan Program lama RPJM berdasarkan Pemerndagri No.13 dimana tanggal 31 Desember 2020 sudah “disutik mati”.
“Program baru RPJMD berdasarkan Permendagri No. 90/2019 dan Kepmendagri No. 050/3708/2020, kemudian juga ada hasil pengendalian dan evaluasi, ini dilakukan penyesuaian target capaian indicator mengikuti isu-isu terkini yang mendesak untuk dituntaskan hingga akhir periode RPJMD tahun 2020, papar Kepala Bappeda Bener Meriah ini.
Ia menambahkan ini juga terkait dengan rekomendasi tentang rumusan, tujuan, sasaran dan indicator”Karena dalam menyusun SAKIP sebai juga berkaitan dengan RPJMD sehingga pihak kementerian memberikan saran kepada kita untuk melakukan perubahan” jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut Kepala Bappeda secara rinci dan jelas menerangkan hasl-hal yang mendasar dalam Rancangan Perubahan RPJMD Kabupaten Bener Meriah 2017 – 2022 tersebut. (REL).
