KABARACEH, JAKARTA: Sebagian besar wilayah Indonesia memasuki musim hujan pada September dan Oktober 2021. Menghadapi musim hujan tahun ini, kesiapsiagaan masyarakat diharapkan dapat mencegah atau memitigasi dampak potensi bahaya hidrometeorologi melalui peringatan dini berbasis komponen struktur dan kultur.
Pada rapat koordinasi (rakor) peringatan dini dalam menghadapi ancaman bahaya hidrometeorologi, Deputi Bidang Pencegahan BNPB Dra. Prasinta Dewi, M.A.P. menyampaikan bahwa pemerintah sudah menyelenggarakan sistem peringatan dini yang efektif dan masif pada setiap tingkatan, baik nasional, provinsi, kabupaten dan kota bahkan masyarakat. Ia mengatakan, ini merupakan langkah pengurangan risiko bencana dan tindak lanjut amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 – 2024, sebagai implementasi salah satu strategi pengurangan risiko bencana.
“Berbicara tentang sistem peringatan dini, tentunya tidak terlepas dari dua komponen utama yaitu komponen struktur serta komponen kultur,” ujar Prasinta saat membuka rapat koordinasi melalui daring dan luring pada Selasa (14/9/2021).
Komponen struktur merujuk pada infrastruktur pengamatan dan monitoring, seperti yang telah dilakukan oleh lembaga teknis, seperti BMKG dan PVMBG. Sedangkan komponen kultur, Prasinta menjelaskan ini sebagai diseminasi peringatan dini dan kapasitas masyarakat.
Lebih lanjut Prasinta menambahkan, untuk komponen struktur, yaitu institusi pemerintah seperti BMKG, PVMBG, Kementerian PUPR sudah memiliki sarana prasarana monitoring yang sudah cukup maju untuk bisa memberikan peringatan kepada para pemangku kepentingan maupun masyarakat.
“Namun, untuk komponen kultur terkait bagaimana _warning_ bisa sampai ke masyarakat dengan cepat dan tepat serta bagaimana masyarakat harus bertindak terhadap _warning_ yang diberikan, masih menjadi pekerjaan rumah besar kita semua termasuk di dalamnya BPBD,” ujarnya.
Pada konteks ini, Prasinta menekankan bahwa peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) melalui Pusat Pengendalian Operasi atau Pusdalops menjadi sangat penting.
Pada kesempatan ini, Prasinta juga berpesan upaya para pemangku kepentingan untuk dapat menyampaikan informasi maupun melakukan koordinasi yang dibutuhkan untuk aksi dini atau _early action_ di tingkat masyarakat.
Sementara itu, Direktur Peringatan Dini BNPB Ir. Afrial Rosya, M.A. menyampaikan bahwa peringatan dini berbasis masyarakat, salah satunya menitikberatkan pada kemampuan merespons. Informasi sebagai suatu peringatan dini itu harus memenuhi parameter, antara lain informasi dipastikan sampai dan dipahami oleh masyarakat.
“Masyarakat merespons informasi dengan evakuasi ke tempat yang aman,” ujar Afrial mengenai parameter peringatan dini berbasis komponen kultur.
BNPB melalui Direktorat Peringatan Dini BNPB, selalu menyampaikan surat edaran peringatan dini terkait potensi bahaya hidrometeorologi, seperti banjir, banjir bandang, tanah longsor, kekeringan maupun kebakaran hutan dan lahan. Di sisi lain, BNPB juga secara berkala menginformasikan analisis prediksi banjir melalui laman dan Whatsapp Group. Hal tersebut dapat dimanfaatkan oleh BPBD untuk kesiapsiagaan dan konsolidasi antar para pemangku maupun mitra di tingkat lokal.
Rakor peringatan dini menghadapi ancaman bahaya hidrometeorologi ini dihadiri oleh BPBD provinsi, kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Pada rakor tersebut BNPB menghadirkan dua narasumber yaitu Kepala Pusat Informasi Perubahan Iklim BMKG Dr. Ir. Dodo Gunawan, DEA dan Koordinator Mitigasi Gerakan Tanah PVMBG Dr. Agus Budianto.(REL)
