KABARACEHONLINE.COM, JAKARTA: Presiden Joko Widodo geram melihat betapa banyak instansi, terutama di daerah, yang tidak menggunakan anggaran dengan optimal. Jokowi merasa kesal karena masih sering menemui penggunaan anggaran yang tidak jelas dan konkret.
Dilangsir dari Katadata.co.id, Jokowi menyebutkan ditemukan daerah-daerah yang lebih memprioritaskan pengeluaran anggaran untuk perjalanan dinas dan honor pegawai. Hal ini kata Presiden, hal ini bisa menghambat berjalannya program-program pemerintah yang telah ditetapkan.
“Tata cara penganggaran masih sering dilanggar,” kataJokowi dalam acara Rakornas Wasin 2023 BPKP di Jakarta pada hari Rabu, tanggal 14 Juni.
Jokowi memberi contoh kasus, di mana suatu daerah menganggarkan dana sebesar Rp 10 miliar rupiah untuk mengatasi stunting. Namun, dana yang seharusnya digunakan untuk membeli kebutuhan yang mendukung program stunting ternyata hanya mencapai kurang dari Rp 2 miliar rupiah.
Jokowi menerangkan dari alokasi anggaran stunting sebesar Rp 10 miliar rupiah tersebut, dana sebesar Rp 3 miliar rupiah digunakan untuk perjalanan dinas, Rp 3 miliar rupiah untuk rapat-rapat, dan Rp 2 miliar rupiah untuk pengembangan. Sisanya, yang seharusnya digunakan untuk membeli telur dan kebutuhan terkait, tidak lebih dari Rp 2 miliar rupiah.
“Begitu kecilnya alokasi dana untuk membeli telur. Kapan stunting ini akan selesai jika situasinya seperti ini?”kata Jokowi dengan nada kesal dan kecewa.
Selain itu, Jokowi juga menemukan bahwa dana yang seharusnya digunakan untuk mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di suatu daerah juga tidak tepat sasaran. Ia menjelaskan bahwa ada daerah yang menganggarkan dana sebesar Rp 2,5 miliar rupiah untuk UMKM, tetapi sebagian besar dana, yaitu Rp 1,9 miliar rupiah, justru digunakan untuk pembayaran honor dan perjalanan dinas.
“Sisanya, sebesar Rp 600 juta rupiah, hanya berputar-putar begitu saja. Padahal, dana pengembangan UMKM seharusnya digunakan untuk membeli mesin dan berpartisipasi dalam pameran,” tegasnya.
Jokowi juga menemukan contoh lain di mana suatu kabupaten menganggarkan Rp 1 miliar rupiah untuk membangun balai pertanian, tetapi ternyata sebesar Rp 734 juta rupiah digunakan untuk honor rapat dan perjalanan dinas.
Karena itu, Jokowi meminta agar anggaran yang tersedia digunakan dengan lebih jelas dan efektif. Secara khusus, Jokowi menginstruksikan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan pemeriksaan terhadap penggunaan anggaran yang tidak benar.
“Ini menjadi tugas BPKP, jadi anggaran harus hal-hal yang konkret biar produktif,” ujarnya.
Presiden menegaskan, orientasi anggaran pemerintah harus benar karena Indonesia masih bersaing dengan negara lain sehingga program-program harus dapat dieksekusi dengan baik. (NET)
