KABARACEH, TAKENGON: Hingga memasuki akhir tahun ini, kejelasan pembangunan rumah yang hancur dan rehab rekon pasca banjir bandang yang menerjang Kawasan Paya Tumpi Baru, Kebayakan, Aceh Tengah pada 13 Mei lalu tak kunjung ada kejelasan. Padahal, baik Pemerintah Aceh maupun pihak kabupaten Aceh Tengah telah menjanjikan akan membangun kembali rumah-rumah yang rusak.
Reje Kampung (Kepala Desa) Paya Tumpi Baru, Idrus Saputra, S.Pd kepada mengungkapkan warga yang menjadi korban banjir Bandang berulangkali telah mempertanyakan kapan rumah-rumah mereka akan dibangun seperti yang dijanjikan.
“Terus terang, kami dari kesulitan menjawab pertanyaan warga”kata Idrus. Bencana banjir bandang yang menghantam kawasan tersebut telah belasan rumah warga rusak berat, sebagiannya rusak ringan. Musibah ini menyebabkan beberapa keluarga kehilangan tempat tinggal, sehingga terpaksa tinggal sementara dirumah sewa yang biasa sewanya ditanggung oleh pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.
Tak hanya, rumah warga yang rusak. Sejumlah infrastruktur dan fasilitas umum juga rusak akibat diterjang air bah tersebut, yakni mushala dan saluran drainase. Saluran air yang rusak ini, dikhawatirkan jika tidak segera diperbaiki akan bisa memicu bencana serupa.
“Kami masih terus menuntut dan menagih janji-janji para pengambil kebijakan baik itu Bupati dan Gubernur atas kerusakan pascabencana banjir bandang pada 13 Mei 2020, kerusakan sarana dan prasarana sampai saat ini di tahun 2020 belum ada yang di tangani, saya cemas kalau pemerintah abai”jelas Idrus Saputra.
Ia menyebutkan tidak ada informasi yang disampaikan oleh dari pihak Pemerintah Aceh maupun dari pihak Kabupaten Aceh Tengah secara resmi terkait realisasi janji-janji tersebut. “Tidak ada informasi dari kepada kami secara resmi dan jelas. Hanya kami saja yang sudah menyampaikan terkait harapannya agar kerusakan ini segera di tangani baik itu ke Bupati, DPMK, dan juga DPRK melalui Komisi C”kata Idrus.
Kejelasan Kapan Pembangunan dan Teknisnya
Belasan Kepala Keluarga (KK) yang mendapatkan jaminan sewa rumah dari BPBD Aceh Tengah, meminta kejelasan terhadap nasib mereka yang rusak, kapan dibangun dan siapa yang membangun, serta mempertanyakan bagaimana teknis pembangunannya yang dilakukan.
“Saya juga berharap Fraksi PA DPRA serta Perwakilan di DPRA dari wilayah tengah punya perhatian terkait ini. Sebab mereka juga sempat berkunjung dan memberi bantuan kepada Paya Tumpi Baru pascabencana serta janji akan memperhatikan proses rehab rekon di paya tumpi baru. Saya tagih itu”kata Idrus.
Sebagai Kepala Desa yang kerap didesak warga untuk segera memperjelas soal ini, Idrus berharap DPRA mengawal proses Penangulangan Resiko Bencana melalui program konservasi. Karena persoalan konservasi ini jauh lebih ekstra penangananya dari pada proyek insfrastruktur.
Program konservasi jangka panjang dan butuh waktu serta komitmen semua pihak terutama pemerintah di atas terkait regulasi dan aturan aturan yang kuat. “Tidak hanya kampung Paya Tumpi Baru saja yang dipaksa dgn keterbatasan SDM untuk persoalan tersebut. Ini sangat serius karena peta resiko bencana yang sama masih berpotensi terjadi dan perlu langkah luar biasa yang diambil pemerintah untuk pengurangan resiko bencana”sebutnya.
“Sangat kami harapkan atas perhatiannya dan kejelasanya. Jangan sampai “di situ mau hujan di situ sibuk cari payung, kalau daerah atau provinsi tidak mampu biar kami anggarkan dari dana desa, tapi jelas dulu. Ini sampai sekarang mengambang tanpa ada kejelasan.”harap Idrus Saputra.
Menanti Keseriusan Komitmen Pemerintah
Saat meninjau meninjau lokasi banjir bandang di Kampung Paya Tumpi Baru, Gubernur Aceh Ir Nova Iriansyah, selain mengungkap keprihatinannya atas bencana tersebut, ia juga menyampaikan mengenai infrastruktur kampung yang rusak, akan ditangani “Nanti segera kita tangani, kita mulai dari rumah yang hanyut sama sekali. Kemudian rumah yang rusak harus segera renovasi direhab baik itu rusak ringan maupun rusak berat”ujarnya kepada awak media, usai Usai menyerahkan bantuan, kepada awak media, Sabtu(16/5/2020).
Sementara itu, Bupati Aceh Tengah, Shabela Abubakar ketika menghadiri pembentukan Forum Pengurangan Resiko Bencana (F-PRB) Berbasis Lingkungan di Paya Tumpi dan sekitarnya Kamis (3/9/2020) di aula Kantor Reje Paya Tumpi Baru juga mengungkapkan bahwa pemerintah Kabupaten Aceh Tengah telah menyediakan anggaran untuk rehab rekon paska bencana banjir bandang yang menerjang Paya Tumpi Baru dan sekitarnya pada 13 Mei 2020 lalu.
“Saya sudah perintahkan instansi terkait untuk segera mengeksikusi pembangunan yang rusak akibat banjir bandang, beberapa waktu lalu”sebutnya.
Namun demikian, hingga saat ini janji-janji yang dilontarkan oleh pemangku kebijakan ini belum terealisasi, sementara para warga yang rumahnya rusak terus menagih janji-janji dan menanti keseriusan komitmen pemerintah serta mengharapkan jelasan. Pertanyaannya sampai kapan mereka harus menunggu?
Tak hanya soal pembangunan rumah yang rusak, namun pengembalian daerah resapan air di beberapa perbukitan sekitar kawasan ini juga menjadi pekerjaan rumah yang harus dikerjakan pemerintah daerah, untuk menghindari bencana serupa tak hanya di kawasan ini, namun bisa saja desa-desa lain disekitarnya. (Arsadi Laksamana)
