KABARACEH, BANDA ACEH: Gubernur Aceh,Nova Iriansyah mengajak Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terlibat dalam musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) dengan pemerintah. Hal tersebut diungkapkannya dalam coffee morning bersama Forum Komunikasi BUMN Aceh, di Pendopo Gubernur Aceh, Rabu, (6/1/2021).
Tujuannya sebut Nova, agar perusahaan mengetahui peta rencana pembangunan suatu wilayah, sehingga BUMN dapat menyesuaikan penempatan dana CSR.
“Agar keterlibatan perusahaan-perusahaan ini dapat sejalan dan sinkron dengan program pemerintah,” ujar Nova.
Hadir pada kegiatan itu 22 perwakilan BUMN yang tergabung di bawah Forum Komunikasi BUMN Aceh. Sementara turut mendampingi Gubernur Aceh, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh, T. Ahmad Dadek, Kepala Dinas Sosial Aceh Al Hudri, Kepala Bappeda Aceh Helvizar, Ketua TP PKK Aceh Dyah Erti Idawati, serta sejumlah kepala SKPA lainnya.
Menurut Nova, jika perusahaan dilibatkan dalam perencanaan pembangunan pemerintah, maka penggunaan dana CSR diyakini akan lebih tepat sasaran. Selain itu, dengan begitu CSR juga dapat menyasar target-target yang belum tercover bantuan pemerintah.
Dalam kesempatan ini, Kepala Dinas Sosial Aceh Al Hudri, mengharapkan dan meminta kepada Forum Komunikasi BUMN Aceh untuk dapat menempatkan CSR mereka dalam penanganan bencana. Khususnya untuk penyediaan Bahan Bangunan Rumah (BBR), seperti seng, triplek, semen, dan lain-lain.
“Aceh rawan bencana dan kita selalu membutuhkan Bahan Bangunan Rumah (BBR), seperti seng, triplek, semen, dan lain-lain, untuk merangsang masyarakat dalam membangun kembali tempat mereka,” ujar Al Hudri.
Senada dengan Al Hudri, Ketua TP-PKK Aceh Dyah Erti Idawati juga menyampaikan bahwa keterlibatan CSR perusahaan akan sangat membantu pihaknya dalam pemberdayaan dan pengembangan usaha Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Dyah juga berharap BUMN yang ada di Aceh dapat membantu UMKM dengan membeli dan menggunakan berbagai produk hasil kerajinan lokal.
Selain itu, terkait upaya TP PKK dalam mencegah stunting, kata Dyah, pihaknya juga memerlukan dana operasional untuk Rumoh Gizi Gampong (RGG) yang sebelumnya telah dibentuk di seluruh Aceh.
“Selama ini operasional Rumoh Gizi Gampong menggunakan Dana Desa, tapi karena Covid-19 tidak bisa digunakan lagi,” kata Dyah.
Dalam pertemuan ini kemudian disepakati bahwa musrembang dengan BUMN akan dilakukan pada 18 dan 19 Januari 2021. (REL)
