Bertemu Pj Bupati Aceh Tengah T Mirzuan, APDESI Aceh Tengah Sampaikan berbagai isu aktual terkait desa dan sejumlah persoalan yang hadapi. Pekerjaan rumah yang harus dipacu penyelesaiannya segera.
KABARACEH, TAKENGON: Bertemu dengan Pj Bupati Aceh Tengah T Mirzuan, Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (DPC-APDESI Aceh Tengah) sampaikan berbagai isu-isu aktual seputar desa dan berbagai persoalan lainnya, Minggu, (5/2/2023), acara ini berlangsung bertempat di Pendopo setempat.
Dalam siaran pers APDESI Aceh Tengah yang diterima media ini, diantara yang disampaikan APDESI diantaranya adalah terkait Siltap aparatur aparat pemerintahan desa di Aceh Tengah pada Bulan Desember 2022 dan Bagi Hasil Pajak 2022 yang belum dibayar oleh Kabupaten Aceh Tengah kepada Kampung.
Lain itu, tentang Pemilihan Daerah Serentak 2023 dan 2024 tentang Revisi Qanun Nomor 4 tahun 2011 Tentang Pemerintahan Kampung Kabupaten Aceh Tengah. Termasuk terkait Musrenbang Kecamatan dan Kabupaten yang dinilai tidak pernah terealisasi di Kampung, juga soal Data Masyarakat Miskin Kabupaten Aceh Tengah yang tidak sesuai dengan Fakta di Kampung.
Hal tersebut disampaikan oleh Ketua DPC APDESI Aceh Tengah, Misriadi. Selain hal-hal tadi, para Ketua Forum Reje sejumlah kecamatan yang ada di Aceh Tengah juga menyampaikan isu-isu lain seputar kampung di masing-masing kecamatan.
Menanggapi apa yang disampaikan APDESI Aceh Tengah, T Mirzuan terlebih dahulu meminta maaf karena agenda pertemuan bersama Reje Aceh Tengah ini sudah beberapa kali tertunda untuk dilaksanakan. Hal itu, sebutnya karena kesibukannya keluar daerah untuk mengejar momen bertemu dengan Pemerintah Aceh dan juga Pemerintah terkait pembangunan Aceh Tengah.
T Mirzuan, menyebutkan salah satunya pertemuan yang ia lakukan adalah dengan Menteri Pariwisata, Sandiaga Uno, bahwa Menteri telah mengetahui potensi Aceh Tengah dengan pariwisatanya. Oleh karenanya, dalam kesempatan itu Pj Bupati mendorong skala proritas pembangunan Kabupaten Aceh Tengah adalah sektor Wisata, itu yang diutamakan. Terkait hal itu, Pj Bupati juga mendorong kepada daerah ini untuk segera membuat Qanun tentang Desa Wisata dan juga Desa Mandiri.
Soal Siltap Aparatur Kampung hingga Revisi Qanun
Soal Siltap Aparatur Kampung di Aceh Tengah termasuk Bagi hasil pajak yang belum dibayar oleh Pemkab Aceh Tengah, Pj Bupati meminta dihadirkan pihak OPD terkait DPMK dan Keuangan. Namun Keuangan tidak dapat hadir hanya Kadis DPMK, Latif Rusdi yang hadir.Terkait Siltap dan Pajak ini, sebelumnya sempat berkembang isu di tengah pemerintahan kampung bahwa memang keuangan daerah sedang defisit.
Lain itu, terkait dengan pertanyaan tentang revisi Qanun nomor 4 tahun 2011 tentang pemerintahan kampung di Aceh Tengah, yang dipertanyakan Forum Reje tersebut, Pj Bupati meminta apakah sudah di chek Prolega yang diusulkan Pemerintah Aceh Tengah untuk di bahas tahun 2023 ini di Legislatif, bila memungkinkan agar dimasukan dalam Prolega terkait revisi Qanun Kampung Aceh Tengah, ujar Pj Bupati kepada DPMK Aceh Tengah.
Soal Musrenbang, PAD Hingga pembangunan Jalan
Soal Musrenbang yang setiap tahunnya yang dinilai tidak pernah terealisasi, hal itu menurut Pj Bupati terkait kondisi Fiskal Keuangan daerah yang kemungkinannya tidak sanggup membiayainya karena sumber pendapatan PAD daerah ini disebut kecil.
Untuk masalah pembangunan jalan-jalan di wilayah perdesaan, kata Pj Bupati, ada informasi yang mengembirakan dari pusat. Bahwa Pemerintah telah menerbitkan Intruksi Presiden (Inpres) terkait Penanganan Infrastruktur Jalan Nasional tidak lagi hanya terfokus pada penanganan jalan Nasional semata, tetapi dapat juga Inpres tersebut untuk penanganan jalan skala desa, kabupaten dan provinsi.
Angka Kemiskinan Aceh Tengah hingga Inflasi
Terkait Angka Kemiskinan di Aceh Tengah yang dianggap tidak sesuai dengan fakta dilapangan, ini juga diminta instansi terkait untuk melakukan upaya penyesuaian data. Dalam kesempatan itu, Armaida kepala dinas PUPR Aceh Tengah, menyambuti, ia mengatakan berdasarkan zoom meeting beberapa waktu lalu dengan pemerintah pusat berdasarkan data, ternyata versi pemerintah pusat, angka pengangguran di Aceh Tengah lebih dari lima persen, dan ini lumayan tinggi, sebut Armaida.
Oleh karenanya T Mirzuan meminta Bersama pemerintah kampung untuk Bersama mengurangi angka pengangguran tersebut yang menurut dia, tidak relevan dengan kondisi di daerah. Justru banyak orang dari luar Aceh Tengah saat ini datang ke daerah ini untuk mencari kerja seperti mengutip kopi dan mengutip cabai di perkebunan yang ada di Aceh Tengah, Pj Bupati menambahkan, terkait Inflasi yang terjadi di daerah Aceh Tengah, berdasarkan analisa, sangat berpengaruh dengan apa yang terjadi di Kota Lhokseumawe.
Dalam pertemuan tersebut Ketua Forum Reje Lut Tawar, Ismail Wahab, menambahkan bahwa kondisi kemiskinan berdasarkan data yang ada di Kabupaten Aceh Tengah saat ini, hal itu tetap tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, malahan ada PNS yang dikategorikan sebagai masyarakat miskin.
“Kedepan kita meminta data yang dimiliki Kabupaten ini sekiranya dapat diperbaiki bersama Kampung dengan basis data dari kampung agar tidak simpang siur” harap Ismail Wahab.
Senada dengan itu, Ketua Forum Reje Kecamatan Atu Lintang, Suartona mengungkapkan di Kecamatan Atu Lintang Belum Ada Polindes dan Gedung Olah Raga dengan 11 Kampung yang ada.
Mewakili Kecamatan Jagong juga, Ketua Forum Atu Lintang ini juga meminta perhatian dari sektor Peternakan untuk dua Kecamatan ini karena memiliki potensi yang cukup baik.
Suartona juga meminta perhatian juga atas bulan Februari ini sebagai wilayah yang mayoritas adalah masyarakat trasmigrasi akan melaksanakan perayaan Hut Transmigrasi. Kecamatan Jagong Jeget akan melaksanakan HUT Transmigrasi pada 17 Februari 2023 dan Atu Lintang pada 23 Februari 2023 ini.
Angka Stunting hingga Kawasan Rawan Bencana dan Wisata
Terkait soal stunting di Jagong, Pj Bupati menanggapi, menurutnya berdasarkan data yang diperolehnya data Stunting untuk Kecamatan Jagong Jeget cukup tinggi, ada 32 Anak Stunting di Kecamatan Jagong, padahal jagong sentra peternakan namun terjadi Stunting di sana. Menurutnya hal ini mungkin karena pola makan yang salah karena dalam upaya untuk mengurangi Stunting perlu asupan makanan dalam bentuk hewani juga.
Sementara itu, kecamatan Kebayakan yang diwakili, Reje Paya Tumpi Baru, Idrus Saputra, menyampaikan dua hal yang butuh perhatian dari Pj Bupati, yakni Masalah Kebencanaan Alam dan Masalah Pengembagana Wisata. Ia menyebutkan Kawasan Kecamatan Kebayakan telah dipetakan sebagai Kawasan rawan Bencana Banjir Bandang dan Tanah Longsor, kondisinya belum ada penanganan berarti dari pemerintah daerah.
Reje ini mencontohkan banjir yang selalu terjadi di ruas jalan daerah Mongal ini butuh solusi segera. Dia meminta Pemerintah harus tegas menyelesaikan lokasi itu terkait drainase yang selama itu ada harus dibuka kembali di areal penduduk.
Selanjutnya terkait pengembangan sektor wisata juga Kebayakan menjadi sangat penting karena bagian dari pintu gerbang menuju Takengon dari Bener Meriah dan Bireuen. Selain itu mempertanyakan sejauh mana sudah Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Perkotaan, ini juga terkait Tanggul Mendale dan Boom (Pantai Barat Danau Lut Tawar)
Terkait hal ini, Pj Bupati menjawab, untuk jalan sekitar Mongal itu, karena itu sifatnya jalan Nasional, maka sudah ada respon dari Balai PUPR beberapa waktu lalu, bahwa pihak Balai PUPR Nasional dalam tahun ini akan melakukan upaya penangananya berupa peninggian jalan dan membuka jaringan drainase yang ada di sekitar lokasi.
Terkait hal ini, Pj meminta kerjasama dengan Pemerintah Desa setempat bila nanti penanganan ini dimulai untuk menyelesaikan masalah drainase yang diduduki oleh pemukiman yang sempit di daerah itu.
Untuk RDTR Perkotaan, disebutkan bahwa Perbup sudah ada dapat di akses ke Bappeda dan ini juga terkait bagaimana penyelesaian masalah pembebasan lahan di bagian Pantai Barat Danau Lut Tawar.
Sampah Bintang, Banjir Linung Bulen Hingga Solusi TPS3R
Ketua Forum Kecamatan Bintang, Rusdi, menyampaikan persoalan di wilayah Kecamatan Bintang yang dianggap sangat penting yakni masalah Sampah, bahwa wilayahnya sampai saat ini tidak ada Tempat Pembuangan Akhir (TPA) hingga masalah sampah di Kecamatan Bintang belum dapat diselesaikan.
Tak hanya itu, masalah sarana jalan di Kecamatan Bintang juga dinilai masih belum baik, banyak jalan masih hancur dan ini butuh perhatian Pemerintah Daerah. Selanjutnya terkait sarana Olah Raga, Lapangan Bola yang ada di Bintang belum didukung dengan sarana bangunan pendukungnya hanya berupa lapangan saja dan terakhir masalah Banjir yang terjadi di Linung Bulen ini harus dapat penanganan segera dari pemerintah.
Terkait hal ini Pj Bupati menanggapi, terkait Sampah dan TPA di Bintang, T Mirzuan mengatakan bahwa setiap Kabupaten Kota hanya ada satu TPA dan di Kecamatan Bintang tidak diperbolehkan adanya TPA. Namun Solusi yang ditawarkan adalah dengan mendirikan TPS3R yakni Pengolahan Sampah Terpadu Berbasis Masyarakat yang itu programnya ada di Perkim.
Pj Bupati mengatakan dengan adanya TPS3R maka setidaknya masalah sampah di masing-masing wilayah dapat tertangani sedikit demi sedikit karena sampah itu dapat dipilah dan dijadikan sumber ekonomi bagi masyarakat. TPS3R yang ada di Kabupaten Aceh Tengah saat ini hanya ada tiga unit yang menyebar di tiga kampung di Aceh Tengah.
Selanjutnya untuk masalah sarana jalan di kecamat Bintang, hal itu ditanggapi Pj Bupati, kembali lagi tergantung ketersediaan anggaran daerah. Begitu juga untuk sarana olah raga disarankan berkoordinasi dengan dinas terkait yakni Dinas Pemuda dan Olah Raga. Ia mengingatkan Dinas perlu memastikan lahan yang akan dibangun kepemilikannya jelas sehingga tidak menimbulkan masalah saat dibangun infrastrukturnya.
Terkait masalah banjir di Linung Bulen, Pj Bupati meminta penjelasan dari Dinas Perkim. Kadis Perkim Miza Uswa, yang hadir mengatakan bahwa penanganan aliran sungai yang terkena banjir di Linung Bulen terkendala karena akses alat berat ke lokasi itu sulit. Warga tidak memberikan lahannya untuk dilalui alat berat guna membersihkan aliran sungai yang terkena banjir di wilayah tersebut, itu masalahnya.
Konflik Tapal Batas Agar Segera Diselesaikan
Ketua Forum Kecamatan Bebesen, Jamaludin, menyampaikan bahwa ada persoalan yang sangat penting di wilayahnya yakni masalah tapal batas. Dia memohon agar masalah tapal batas di wilayahnya segera diselesaikan karena sangat serius dan rawan akan konflik masayarakat.
Dia mencontohkan masalah Kawasan Pantan Terong yang menjadi Kawasan wisata di atas bukit itu masih jadi persoalan perebutan wilayah dan belum dapat diselesaikan oleh daerah. Lokasi itu menyisakan masalah antara Kampung Tensaren, Kampung Bahgie dan Kampung Daling. Dia memohon agar Pj Bupati dapat menyelesaikan masalah ini segera, karena kalau tidak dikhawatirkan akan menjadi konflik yang berkepanjangan.
Soal Sampah dan TPA Genting
Ketua Forum Silih Nara, Ramli MA, menyampaikan persoalan terkait Sampah. Sebagaimana diketahui wilayah Silih Nara adalah lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang ada di Aceh Tengah tepatnya di wilayah Genting Silih Nara. Ia mengungkapkan dirinya masih ingat ketika pertama kali Pj Bupati melaksanakan tugasnya di Aceh Tengah, hal yang pertama dilakukan pada tanggal 2 Januari 2023 ketika itu adalah mengunjungi TPA di daerah Genting Silih Nara.
Reje Ramli mengatakan, Pj Bupati ketika berkunjung saat itu, mengatakan akan menangani masalah tersebut dengan membuat pengolahan sampah dilokasi itu, namun hal itu belum terwujud sampai saat ini.
“Harapan kami di Silih Nara agar timbunan sampah di lokasi TPA Genting itu dapat di tutup dengan timbunan tanah agar lalat dan bau yang ditimbulkan dapat diatasi, namun hal itu tidak terjadi sampai sekarang” ujar Ramli.
Menanggapi hal itu, kembali lagi Pj Bupati, meminta untuk bersama mengambil langkah solusi dengan model penanganan sampah TPS3R. Tidak banyak yang dapat disampaikan oleh Pj Bupati terkait sampah ini. Namun menurutnya Pemerintah daerah Aceh Tengah sedang berjuang untuk menuntaskan masalah-masalah yang belum dapat diselesaikan.
Dalam pertemuan diskusi antara APDESI dan Pj Bupati yang berlangsung sekitar dua jam itu, disebutkan masih banyak sebenarnya persoalan yang belum terjawab oleh Pj Bupati Aceh Tengah T Mirzuan bersama OPDnya. Namun, Pj Bupati berharap akan ada pertemuan selanjutnya bersama para Reje untuk bersama-sama saling membantu membangun Aceh Tengah
Pj Bupati meminta kerjasama pemerintah kampung dalam sinergi pembangunan Aceh Tengah. Ia meminta saling bersinergi, saling mengisi, bahu membahui dalam membangun daerah ini.
Pertemuan antara T Mirzuan dan APDESI ini berahir tepat saat berkumandang Azan Ashar dan APDESI menyerahkan cindera mata berupa Jembolang Gayo sebagai bentuk penghargaan dan kemudian dilanjutkan dengan sesi foto bersama. (Arsadi L)
